Murah, mudah didapat, dan tanpa pita cukai. Di tengah kondisi ekonomi yang makin menekan, rokok non-bea cukai sering dianggap sebagai “jalan pintas” bagi sebagian masyarakat. Selisih harga yang cukup jauh dibanding rokok resmi membuatnya terlihat seperti pilihan rasional. Apalagi bagi kalangan dengan daya beli terbatas, pilihan ini seolah memberi ruang untuk tetap mengonsumsi rokok tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Namun, di balik harga yang terlihat menguntungkan, ada pertanyaan penting yang jarang diajukan: murah bagi siapa, dan mahal untuk siapa?
Saya berpendapat bahwa peredaran rokok non-bea cukai bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan persoalan serius yang berdampak luas—mulai dari kesehatan individu, kerugian negara, ketimpangan ekonomi, hingga terbentuknya budaya abai terhadap aturan. Jika dibiarkan, fenomena ini bukan hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mengikis kesadaran sosial masyarakat.
Pertama, dari sisi kesehatan, rokok ilegal menyimpan risiko yang jauh lebih besar dibanding rokok resmi. Produk rokok legal setidaknya melalui pengawasan tertentu, baik dalam proses produksi maupun distribusi. Sementara itu, rokok non-bea cukai tidak memiliki standar yang jelas. Contoh konkret yang sering ditemukan di lapangan adalah rokok ilegal yang dijual dalam kemasan polos tanpa informasi kandungan, bahkan diproduksi secara rumahan tanpa standar kebersihan yang memadai. Tidak jarang, tempat produksinya tidak memenuhi syarat higienis, sehingga kualitas bahan dan prosesnya tidak terjamin. Artinya, konsumen sebenarnya tidak tahu apa yang mereka hirup setiap hari. Jika rokok legal saja telah terbukti meningkatkan risiko penyakit seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan gangguan pernapasan, maka rokok ilegal berpotensi membawa dampak yang lebih tidak terkontrol dan berbahaya.
Kedua, rokok non-bea cukai merugikan negara secara nyata. Cukai hasil tembakau merupakan salah satu sumber penerimaan penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap tahunnya, penerimaan dari sektor ini mencapai ratusan triliun rupiah dan digunakan untuk membiayai berbagai program publik seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, serta pendidikan. Namun, peredaran rokok ilegal masih marak di berbagai daerah. Jika diasumsikan saja sekitar 5% dari total konsumsi rokok nasional merupakan rokok ilegal, maka potensi kerugian negara bisa mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Uang sebesar itu seharusnya dapat digunakan untuk memperbaiki fasilitas rumah sakit, membantu siswa kurang mampu, atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, membeli rokok ilegal sama saja dengan mengurangi kontribusi terhadap pembangunan bersama.
Ketiga, dari sisi ekonomi, rokok non-bea cukai menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Produsen rokok legal diwajibkan membayar cukai, pajak, dan memenuhi berbagai regulasi yang ketat. Hal ini tentu memengaruhi harga jual produk mereka di pasaran. Sebaliknya, produsen rokok ilegal dapat menjual produknya dengan harga jauh lebih murah karena tidak menanggung beban tersebut. Sebagai contoh, rokok legal di pasaran umumnya dijual dengan harga sekitar Rp25.000–Rp40.000 per bungkus, sementara rokok non-bea cukai bisa ditemukan hanya Rp10.000–Rp15.000. Perbedaan harga ini memang menggoda konsumen, tetapi menciptakan ketimpangan yang jelas. Ibarat sebuah perlombaan, produsen legal dipaksa berlari dengan beban, sementara produsen ilegal bebas tanpa aturan. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka pelaku usaha yang patuh hukum akan semakin tertekan, bahkan berpotensi tersingkir dari pasar.
Keempat, dari sisi sosial, maraknya rokok non-bea cukai mencerminkan rendahnya kesadaran hukum di masyarakat. Kita bisa melihatnya secara langsung di warung kecil atau pasar tradisional, di mana rokok tanpa pita cukai dijual secara terbuka dan dianggap sebagai hal biasa. Banyak pembeli tidak mempertanyakan asal-usul produk tersebut selama harganya murah. Kebiasaan ini menunjukkan bahwa pelanggaran hukum bisa menjadi sesuatu yang “dinormalisasi” jika terus dibiarkan. Lebih dari itu, sikap permisif seperti ini dapat meluas ke berbagai aspek kehidupan lainnya. Jika dalam hal kecil saja kita sudah mengabaikan aturan, maka bukan tidak mungkin kita juga akan mengabaikan aturan dalam hal yang lebih besar.
Kelima, peredaran rokok ilegal juga sering berkaitan dengan jaringan distribusi yang tidak resmi. Dalam beberapa kasus, praktik ini terhubung dengan aktivitas ekonomi ilegal lainnya yang tidak transparan dan sulit diawasi. Artinya, ketika seseorang membeli rokok non-bea cukai, ia tidak hanya sekadar menghemat uang, tetapi juga berpotensi mendukung rantai aktivitas yang merugikan banyak pihak. Hal ini tentu menjadi ironi di tengah upaya pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.
Melihat berbagai contoh konkret dan data sederhana tersebut, jelas bahwa rokok non-bea cukai bukanlah solusi, melainkan masalah yang disamarkan dalam bentuk harga murah. Pilihan yang terlihat kecil membeli satu bungkus rokok sebenarnya memiliki dampak yang besar terhadap berbagai aspek kehidupan.
Sudah saatnya kita berhenti bersikap acuh. Jangan lagi menormalisasi rokok ilegal hanya karena harganya lebih murah. Kita sebagai konsumen memiliki peran penting dalam menentukan arah peredaran produk di masyarakat. Caranya sederhana namun berdampak besar: tolak membeli rokok tanpa pita cukai, lebih kritis terhadap barang yang kita konsumsi, dan berani mengingatkan orang di sekitar kita.
Jika bukan kita yang mulai peduli, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi?
Jangan sampai kita terus mengorbankan kesehatan, merugikan negara, dan merusak keadilan hanya demi selisih harga yang sebenarnya tidak sebanding. Berhenti membeli rokok non-bea cukai bukan hanya soal pilihan pribadi, tetapi langkah nyata untuk melindungi diri sendiri, mendukung pembangunan, dan menjaga masa depan bersama.
