Penampakan daycare Little Aresha Jogja, Senin (27/4/2026). (Adji G Rinepta/detikJogja)
Pagi itu, saya sedang asyik bermain dengan keponakan saya yang masih berusia tiga tahun. Tertawa riangnya adalah suara favorit saya di dunia. Namun, suasana hangat itu mendadak luruh dan berubah menjadi rasa mual yang hebat saat saya membaca berita tentang penggerebekan Daycare Little Aresha di Yogyakarta. Sebagai seseorang yang setiap hari melihat kepolosan anak-anak kecil di keluarga, berita ini bukan lagi sekadar informasi kriminal biasa bagi saya dan terasa seperti tamparan keras yang membangkitkan kegelisahan mendalam mengenai seberapa aman sebenarnya ruang publik bagi anak-anak saat ini. Saya tidak bisa berhenti membayangkan bagaimana perasaan 53 balita yang menjadi korban di tempat yang seharusnya menjadi “rumah kedua” mereka yang penuh kasih sayang. Bayangkan, anak-anak yang bahkan belum lancar berbicara bahkan untuk mengadu pun, ditemukan dalam kondisi yang sangat tidak manusiawi, yakni tangan mereka diikat kain, mulutnya dibungkam lakban, hingga dibiarkan telanjang di lantai dingin tanpa sehelai baju pun. Kesaksian salah satu orang tua korban yang menyebut kondisi di sana “lebih sadis dari kamp tahanan Guantanamo” bukanlah sekadar hiperbola, melainkan cerminan nyata dari sebuah tragedi kemanusiaan yang menyayat hati.
Kenyataan yang saya temukan adalah bahwa institusi ini telah lama mengabaikan aspek legalitas yang paling dasar dalam menjalankan usahanya mengasuh nyawa manusia. Saya berpendapat bahwa tragedi ini adalah potret nyata kegagalan sistem pengawasan negara, karena membiarkan lembaga “tak berizin” beroperasi tanpa audit standar yang ketat. Hal ini didukung oleh data menyedihkan dari pemerintah yang mengungkapkan bahwa sekitar 44% daycare di Indonesia memang beroperasi tanpa izin resmi. Tanpa izin, tidak ada jaminan keamanan bagi anak-anak yang dititipkan oleh orang tua yang harus bekerja keras.
Beberapa pihak mungkin berargumen bahwa kredibilitas sebuah tempat bisa dilihat dari sosok di belakangnya, namun kasus ini membuktikan bahwa jabatan mentereng bukanlah jaminan moral. Saya berpendapat bahwa keterlibatan oknum intelektual dan penegak hukum dalam manajemen daycare ini adalah bentuk pengkhianatan kepercayaan publik yang sangat keji, karena gelar mereka digunakan untuk menutupi kebiadaban ini. Hal ini didukung oleh fakta keterlibatan oknum dosen aktif universitas ternama dan dugaan kepemilikan oleh hakim aktif yang memberikan rasa aman yang semu bagi para orang tua yang mencari perlindungan bagi buah hatinya.
Kegelisahan saya semakin memuncak ketika memikirkan bagaimana 13 tersangka tersebut bisa lolos menjadi pengasuh tanpa seleksi yang ketat. Saya berpendapat bahwa sistem perekrutan pengasuh di daycare harus mewajibkan latar belakang pendidikan anak usia dini dan tes psikologi berkala, karena mengasuh anak butuh dasar empati yang kuat. Hal ini didukung oleh fakta bahwa 13 orang di Little Aresha justru kompak melakukan penyiksaan, yang membuktikan mereka sama sekali tidak memiliki kompetensi pendidikan maupun stabilitas mental untuk menyentuh, apalagi menjaga seorang balita. Keterlibatan tiga belas tersangka sekaligus menggugurkan narasi bahwa ini hanyalah ulah ‘oknum’ belaka, karena secara logika, kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama mencerminkan adanya normalisasi kekejaman dan matinya kontrol moral dalam sistem kerja mereka.
Penggunaan lakban dan pengikatan kain sebagai metode pengasuhan jelas menunjukkan bahwa anak-anak di sana dianggap sebagai benda mati yang hanya perlu dibungkam agar tidak merepotkan. Pengelola lebih mementingkan efisiensi tenaga kerja pengasuh daripada hak dasar anak untuk mendapatkan stimulasi dan kasih sayang yang tulus setiap harinya. Tindakan para tersangka yang tega melakukan kekerasan fisik sistematis ini menunjukkan hilangnya dasar-dasar ilmu PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yang seharusnya mereka miliki. Mereka seolah lupa bahwa setiap tangisan adalah suara nyawa yang memohon perlindungan.
Secara personal, hati saya hancur berkeping-keping membayangkan jika jeritan bisu keponakan-keponakan saya atau bahkan anak saya kelak berada di posisi para korban tersebut tanpa ada yang bisa menolong. Saya berpendapat bahwa rasa takut yang dialami balita-balita itu adalah luka bersama bangsa kita, karena tidak ada penderitaan yang lebih besar daripada dikhianati oleh sosok pelindung. Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa 53 balita tersebut tidak memiliki cara untuk melawan saat tubuh mungil mereka diikat dan mulut mereka dilakban hingga sesak napas demi kepraktisan kerja pengasuh. Dampak fisik yang dialami para korban pun sangat mengerikan, mulai dari luka-luka lecet pada kulit sensitif mereka hingga kondisi kesehatan yang memprihatinkan seperti pneumonia. Membiarkan balita tanpa busana di atas lantai yang dingin adalah tindakan yang bukan hanya tidak manusiawi, tapi juga sebuah serangan langsung terhadap daya tahan tubuh anak. Laporan medis yang menunjukkan adanya infeksi paru pada beberapa korban menjadi bukti bahwa aspek kesehatan anak sama sekali diabaikan. Keuntungan finansial dari biaya penitipan nampaknya jauh lebih dihargai daripada hak dasar anak.
Trauma psikologis jangka panjang yang akan menghantui masa depan 53 balita ini adalah beban yang mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang sepenuhnya dari ingatan bawah sadar mereka. Pada usia emas (golden age), anak-anak seharusnya belajar bahwa dunia adalah tempat yang penuh cinta, namun daycare Little Aresha justru mengajarkan mereka tentang rasa sakit dan pengkhianatan. Ahli psikologi Sigmun Freud pernah mengatakan bahwa pengalaman kekerasan di masa balita dapat merusak perkembangan emosional dan mental hingga mereka dewasa nanti. Luka batin ini jauh lebih sulit disembuhkan dan membutuhkan pendampingan yang intensif.
Kita juga tidak bisa menutup mata terhadap dilema yang dihadapi oleh para orang tua kelas pekerja yang terpaksa menitipkan anak demi menyambung hidup. Banyak orang tua tidak memiliki pilihan lain karena ketiadaan sistem pendukung keluarga di kota besar seperti Yogyakarta yang makin individualis dan sibuk. Mereka membayar mahal dengan harapan mendapatkan keamanan, namun justru berakhir dengan trauma yang menghancurkan kebahagiaan keluarga dalam sekejap. Negara seharusnya hadir memberikan solusi penitipan anak yang terjangkau namun memiliki standarisasi keamanan yang sangat ketat dan diawasi secara rutin.
Pemasangan CCTV yang dapat diakses secara langsung oleh orang tua harus segera menjadi syarat mutlak dalam setiap proses perizinan operasional sebuah tempat penitipan anak. Transparansi teknologi adalah filter keamanan terbaik yang bisa kita miliki saat ini untuk mencegah terjadinya kekerasan di balik pintu-pintu yang tertutup rapat. Jika sebuah daycare merasa keberatan untuk diawasi secara real-time, maka kita patut curiga ada sesuatu yang sedang mereka sembunyikan dari pantauan publik. Tanpa transparansi, setiap sudut ruangan di tempat penitipan anak akan selalu menyisakan potensi bahaya yang tersembunyi.
Saya juga mengkritisi sikap pemerintah daerah yang sering kali baru bertindak dan melakukan razia besar-besaran setelah ada kasus yang viral dan memakan korban. Pemerintah tidak boleh hanya pandai menjadi “pemadam kebakaran” saat api sudah menghanguskan masa depan anak-anak melalui pengabaian pengawasan selama bertahun-tahun. Hal ini didukung oleh fakta bahwa Pemkot Yogyakarta baru merencanakan razia seluruh daycare setelah penggerebekan polisi terjadi. Pencegahan melalui regulasi yang ketat dan pengawasan lapangan secara rutin adalah satu-satunya cara memutus rantai kekerasan terhadap anak.
Selain regulasi pemerintah, kepekaan sosial dari lingkungan sekitar juga harus kita bangun kembali agar tidak ada lagi jeritan anak yang dianggap sebagai angin lalu. Sering kali tetangga sekitar merasa segan untuk ikut campur atau menganggap tangisan anak adalah hal yang lumrah dalam proses pengasuhan di sebuah institusi. Kita perlu membangun budaya bertetangga yang lebih peduli, di mana jika melihat atau mendengar ada hal yang tidak manusiawi, kita harus berani melapor segera. Kepedulian bersama adalah benteng pertahanan terakhir yang bisa menyelamatkan nyawa anak sebelum terlambat.
Penegakan hukum dalam kasus ini harus dilakukan secara maksimal dan tanpa pandang bulu terhadap semua pihak yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung. Sebanyak 13 orang tersangka yang telah diamankan kepolisian harus mendapatkan hukuman yang benar-benar memberikan efek jera agar kasus serupa tidak terus berulang. Keadilan bagi 53 balita korban daycare Little Aresha adalah harga mati yang harus dibayar lunas oleh sistem peradilan kita demi memulihkan kepercayaan publik. Jangan sampai relasi kuasa atau jabatan tertentu membuat hukum menjadi tumpul dalam mengusut tuntas kekejaman ini.
Mari kita jadikan tragedi ini sebagai momentum untuk melakukan audit total terhadap seluruh sistem perlindungan anak yang ada di negara kita saat ini. Kita tidak boleh menunggu ada korban berikutnya untuk bergerak memperbaiki regulasi perizinan dan memperketat pengawasan lapangan terhadap semua lembaga pengasuhan anak. Mari kita bersama-sama menjadi penjaga bagi setiap anak, memastikan bahwa tidak ada lagi balita yang harus mengalami penderitaan di tempat penitipan buah hati. Kekerasan terhadap anak adalah luka bagi kita semua, dan saatnya kita bersatu untuk mengakhirinya.
