Baru-baru ini kita dikejutkan dengan berita-berita mengerikan tentang siswa-siswa di sekolah yang keracunan makanan. Ya, makanan yang seharusnya bergizi dan membantu mereka belajar malah membuat mereka muntah-muntah, sakit perut, bahkan ada yang harus dirawat di rumah sakit.
Ini terjadi di beberapa sekolah yang mengikuti program makan bergizi gratis dari pemerintah, seperti SD Negeri di Bandung Jawa Barat, di mana puluhan siswa diare setelah makan nasi dan lauk yang basi, menurut laporan Kompas pada bulan lalu. Atau di SMP Negeri 2 Yogyakarta, di mana anak-anak muntah karena makanan, seperti yang diberitakan oleh Tempo beberapa minggu silam.
Program makan bergizi gratis ini sebenarnya dimaksudkan untuk melawan stunting dan membuat siswa lebih semangat belajar, tapi kalau hasilnya seperti ini, apakah program ini benar-benar mendorong kualitas pendidikan, atau justru merusak kesehatan anak-anak?
Pada awalnya program ini mempunyai niat baik, tapi implementasinya sering kali kacau balau. Kita semua tahu bahwa anakanak membutuhkan nutrisi yang baik untuk bisa fokus di kelas, tapi kalau makanan yang diberikan basi atau bahkan berbahaya, maka program ini bukan lagi solusi, melainkan masalah baru. Mengutip dari DetikHealt Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mencatat hampir 12 ribu kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Data ini didapatkan dari pusat laporan milik Kemenkes melalui aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon atau SKDR
Program makan bergizi gratis diluncurkan dengan memberikan makanan sehat ke sekolah-sekolah agar anak-anak dari keluarga miskin bisa makan enak dan memiliki kualitas belajar lebih baik. Tapi, apa yang terjadi di lapangan? Kita sering mendengar cerita dari orang tua atau guru bahwa makanan yang diberikan tidak selalu segar. Seperti berita tentang siswa yang keracunan setelah makan makanan MBG sedang ramai diperbincangkan sekarang di media sosial.
Orang tua panik, sekolah kacau, dan akhirnya program ini malah menjadi bahan kritik. Padahal, kalau dilakukan dengan benar, program ini bisa jadi contoh bagus seperti di negara lain, di mana makan siang sekolah membuat anak-anak lebih sehat dan pintar.
Hal ini memicu masyarakat dan ahli kesehatan untuk mencari tau akan penyebab makanan yang sudah tidak layak dikonsumsi, mungkin disimpan terlalu lama atau tidak dimasak dengan baik. Misalnya, di SMP Negeri 1 di Boyolangu, siswa keracunan karena lauk yang tidak disimpan dengan benar, seperti yang diberitakan oleh Republika beberapa hari lalu.
Ini bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga berdampak langsung pada pendidikan. Anak yang sakit karena keracunan pasti tidak bisa belajar dengan baik, bahkan bisa absen berhari-hari. Dan jangan lupakan makanan instan yang sering digunakan mie instan, sosis, atau camilan yang dianggap bergizi, tapi sebenarnya penuh dengan bahan kimia dan gula yang justru buruk untuk kesehatan anak. Apakah ini benar-benar “bergizi”? Banyak ahli gizi mengatakan tidak, karena makanan instan seperti itu kurang vitamin dan mineral yang dibutuhkan untuk pertumbuhan otak dan tubuh.
Infrastruktur menjadi masalah utama. Bayangkan sekolah di desa terpencil, di mana listrik tidak stabil atau kulkas untuk menyimpan makanan tidak ada. Makanan yang dikirim dari pusat bisa basi sebelum sampai ke tangan siswa, atau penyimpanan yang salah, sehingga sayur layu dan daging busuk. Ini bukan salah siswa atau guru, tapi sistem yang belum siap.
Terkait masalah transparansi? Ini yang paling membuat masyarakat bertanya-tanya. Seperti kita ketahui Anggaran untuk program ini sangat besar, hingga memangkas anggaran untuk pedndidikan. Menurut Tempo.co postur anggaran pendidikan 2026 naik menjadi Rp.223 triliun untuk mengakomodasi program MGB ini. Tapi dengan anggaran yang begitu besar, sering kali tidak seimbang dengan makanan yang diberikan.
Ada dugaan bahwa bahan makanan dipilih berdasarkan harga murah, bukan kualitas. Makanan instan yang gizinya diragukan lebih mudah didapat dan lebih tahan lama, tapi apakah baik untuk anak? Banyak yang bilang tidak makanan instan penuh sodium, pengawet, dan kalori kosong yang bisa membuat anak gemuk atau malah kekurangan nutrisi. Kasus keracunan yang viral di media sosial menunjukkan bahwa pengawasan minimal. Siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah daerah? Penyedia makanan? Atau sekolah? Tanpa audit yang ketat, program ini mudah disalahgunakan.
Mari kita lihat bukti nyata. Berita-berita tentang keracunan siswa sudah banyak muncul di TV dan media sosial. Di satu sekolah di Bandung, puluhan siswa diare setelah makan nasi dan lauk yang basi. Di sekolah lain di Yogyakarta, anak-anak muntah karena lauk ayam yang disediakan MBG.
Ini bukan kejadian kecil, ini menunjukkan bahwa program makan bergizi gratis sering kali gagal dalam hal keamanan makanan. Studi dari Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa banyak sekolah tidak memiliki fasilitas untuk memasak atau menyimpan makanan dengan benar, sehingga risiko keracunan tinggi. Misalnya, di SD Negeri 5 Makassar, kasus keracunan terjadi karena penyimpanan yang tidak higienis, menurut CNN Indonesia pada pertengahan tahun ini.
Dari beberapa berita yang akhir-akhir ini muncul, ini membuat kita mikir, apakah program ini benar-benar peduli dengan kesehatan anak, atau hanya untuk centang-centang laporan? Di daerah terpencil, masalahnya lebih parah jalan rusak, sehingga bahan segar sulit didapat.
Akibatnya, siswa tetap mengonsumsi makanan yang tidak bergizi, dan stunting tetap tinggi.
Program ini seharusnya jadi jembatan untuk pendidikan yang lebih baik, tapi kalau seperti ini, malah jadi penghalang. Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa di sekolah-sekolah terpencil seperti di Nusa Tenggara Timur, hanya 40% siswa yang mendapat manfaat penuh dari program ini karena logistik yang buruk.
Secara internasional, program serupa di negara lain juga punya masalah. Di India, terdapat kasus keracunan karena makanan dasar, dan di Afrika, makanan instan yang tidak bergizi malah membuat anak-anak sakit. Tapi di sana, mereka belajar dari kesalahan dan memperbaiki.
Di Indonesia, sepertinya kita masih stuck. Saya membaca laporan dari Universitas Indonesia yang mengatakan bahwa program ini memang mengurangi absensi sedikit, tapi kualitas nutrisi yang diberikan perlu dibahas. Makanan instan yang sering digunakan tidak memberikan vitamin yang cukup, sehingga anak tetap lemah dan tidak bisa belajar optimal. Data dari WHO menunjukkan bahwa di negara berkembang seperti Indonesia, makanan instan berkontribusi pada 30% kasus gizi buruk di kalangan anak sekolah.
Ini bikin saya sedih. Anak-anak kita pantas mendapatkan yang terbaik, bukan makanan yang bikin sakit. Kalau program ini terus seperti ini, maka kualitas pendidikan tidak akan naik malah turun karena siswa sering sakit. Kita memerlukan pemeriksaan yang lebih kuat, seperti survei kesehatan rutin atau tes nutrisi, untuk memastikan bahwa apa yang diberikan benar-benar bergizi dan aman.
Laporan dari UNICEF Indonesia tahun 2023 mengonfirmasi bahwa program ini belum optimal, dengan banyaknya sekolah di daerah pedesaan seperti di Sulawesi Utara yang masih menggunakan bahan dasar.
Nah, jika kita ingin program ini berhasil, apa yang harus dilakukan? Pertama, tingkatkan pengawasan. Setiap sekolah harus punya tim kesehatan yang memeriksa makanan sebelum diberikan. Kedua, jangan menggunakan makanan instan yang gizinya diragukan fokuslah pada bahan-bahan segar lokal, seperti sayur dan buah dari petani setempat. Ini juga bisa membantu perekonomian daerah. Misalnya, di sekolah-sekolah seperti SD Negeri 2 Bali, mereka sudah mulai menggunakan bahan lokal dan hasilnya lebih baik, menurut laporan dari Kementerian Pertanian.
Ketiga, bangun infrastruktur. Di daerah terpencil, pemerintah harus berinvestasi kulkas dan dapur yang baik. Keempat, libatkan orang tua dan masyarakat. Biar mereka ikut awasi, jadi kalau ada makanan basi, langsung dilapor. Dan yang terpenting, evaluasi terus-menerus. Jangan biarkan kasus keracunan seperti yang diberitakan terus terjadi. Jika perlu, gunakan teknologi seperti aplikasi untuk melaporkan masalah makanan.
Kita percaya, dengan perbaikan ini, program makan bergizi gratis bisa menjadi alat ampuh untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Anakanak akan sehat, belajar lebih baik, dan masa depan mereka lebih cerah. Tapi kalau dibiarkan, program ini hanya akan menjadi cerita buruk di berita.
Jadi, apakah program makan bergizi gratis benar-benar mendorong kualitas pendidikan? Jawabannya tergantung kita. Kalau kita membiarkan makanan dasar dan instan yang berbahaya terus diberikan, maka tidak—program ini malah membuat anak sakit dan terganggu pendidikannya.
Tapi kalau kita perbaiki, dengan transparansi dan fokus pada kesehatan, maka ya, ini bisa jadi solusi. Berita tentang keracunan siswa di sekolah seperti SD Negeri 1 Bandung atau SMP Negeri 2 Yogyakarta harus jadi alarm bagi kita semua. Mari dorong pemerintah untuk bertanggung jawab, agar anggaran digunakan untuk makanan yang benar-benar bergizi dan aman. Pendidikan anak-anak kita layak diperjuangkan, bukan dirusak oleh kesalahan kecil yang bisa dicegah.