Ribuan guru honorer di negeri ini masih berjuang sekadar untuk bertahan hidup. Di balik peran besar mereka dalam membangun peradaban dan mencetak masa depan anak bangsa, tersimpan kenyataan pahit yaitu penghasilan yang jauh dari kata layak. Mereka mengajar dengan penuh dedikasi, namun sering kali harus menerima upah yang bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Di tengah kondisi yang memprihatinkan ini, publik dikejutkan oleh kabar pengadaan ribuan motor listrik untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan tersebut memunculkan pertanyaan besar tentang arah dan prioritas anggaran negara.
Ironi ini bukan sekadar soal prioritas anggaran, tetapi juga mencerminkan arah kebijakan yang kurang berpihak pada fondasi utama pembangunan, yaitu pendidikan. Motor listrik memang bisa menjadi simbol kemajuan dan kepedulian terhadap lingkungan. Namun, tanpa diimbangi dengan perhatian serius terhadap kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik, kemajuan tersebut terasa timpang. Apa artinya efisiensi energi jika investasi pada sumber daya manusia justru terabaikan?
Guru honorer selama ini menjadi tulang punggung pendidikan, terutama di daerah-daerah yang kekurangan tenaga pengajar tetap. Mereka menjalankan tugas yang sama dengan guru berstatus pegawai negeri, mulai dari mengajar, membimbing siswa, hingga menjalankan administrasi sekolah. Namun, penghargaan yang mereka terima tidak sebanding dengan beban kerja tersebut. Ketidakpastian status dan minimnya jaminan kesejahteraan membuat posisi mereka rentan, baik secara ekonomi maupun profesional. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menurunkan motivasi kerja dan berdampak pada kualitas pembelajaran yang diterima siswa.
Lebih jauh lagi, rendahnya kesejahteraan guru honorer bukan hanya persoalan individu, melainkan suatu persoalan yang menyangkut masa depan bangsa. Pendidikan yang berkualitas membutuhkan tenaga pendidik yang sejahtera, karena kesejahteraan berkaitan erat dengan fokus, semangat, dan kualitas kerja. Jika guru terus berada dalam tekanan ekonomi, maka sulit berharap mereka dapat memberikan kontribusi maksimal dalam proses pembelajaran. Dampaknya tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi juga akan memengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa mendatang
Pemerintah seharusnya mampu menyeimbangkan antara inovasi program dan pemenuhan kebutuhan dasar sektor pendidikan. Transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci penting agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Selain itu, keberpihakan terhadap sektor yang lebih mendesak, seperti kesejahteraan guru honorer, harus menjadi prioritas utama. Tanpa itu, kebijakan pembangunan berisiko kehilangan makna substansialnya dan hanya menjadi simbol kemajuan yang tidak menyentuh akar persoalan.
Pada akhirnya, pembangunan yang ideal bukan hanya soal teknologi dan simbol kemajuan, tetapi juga tentang keadilan dan keberpihakan. Selama kesejahteraan guru honorer masih menjadi “jeritan”, maka setiap proyek besar seperti pengadaan motor listrik akan selalu dibayangi oleh pertanyaan mendasar: apakah ini benar-benar prioritas yang tepat?
Dilansir dari detikOto, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa pengadaan motor listrik tersebut telah direncanakan dalam anggaran tahun 2025 untuk mendukung operasional program MBG, terutama bagi Kepala SPPG. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut bukan keputusan mendadak, melainkan bagian dari perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Setelah isu ini menjadi perhatian publik, Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah dengan mengurangi anggaran dan memastikan bahwa pembelian motor listrik untuk program MBG tidak akan dilanjutkan pada tahun 2026. Informasi tersebut juga beredar melalui unggahan akun Instagram @theofficialoto.
Dilansir dari Kompas.com, Badan Gizi Nasional telah merealisasikan pengadaan 21.801 unit motor listrik dari total 25.000 unit yang dipesan pada tahun 2025. Harga per unitnya sekitar Rp42 juta, yang diklaim lebih rendah dibandingkan harga pasar sebesar Rp52 juta. Jika dihitung secara keseluruhan, anggaran yang digelontorkan untuk pengadaan ini mencapai ratusan miliar rupiah. Besarnya nilai tersebut kemudian memicu perhatian publik, terutama karena muncul di tengah kondisi sosial yang masih diwarnai ketimpangan kesejahteraan, khususnya di sektor pendidikan.
Kontras yang muncul pun sulit diabaikan. Ketika satu unit motor listrik untuk program MBG dihargai sekitar Rp42 juta, seorang guru honorer yang setiap hari berperan dalam mendidik generasi bangsa hanya menerima penghasilan sekitar Rp200.000 hingga Rp500.000 per bulan. Bahkan, dalam unggahan TikTok akun Inilah.com pada tahun 2025, seorang guru honorer mengungkapkan curahan hatinya. Guru honorer tersebut mengatakan bahwa ia diberi sekitar Rp30.000 per jam, dengan total penghasilan bulanan yang berkisar Rp540.000.
Perbandingan ini menunjukkan perbedaan yang sangat besar antara anggaran untuk satu unit kendaraan operasional dan penghasilan guru yang berperan langsung dalam mendidik generasi bangsa. Untuk menyamai harga satu motor listrik saja, seorang guru honorer membutuhkan waktu bertahun-tahun penghasilan, itu pun dengan asumsi tanpa pengeluaran apa pun untuk kebutuhan hidup. Kondisi ini tidak hanya menggambarkan rendahnya kesejahteraan guru honorer, tetapi juga menunjukkan bahwa perhatian terhadap sektor pendidikan, khususnya guru non-PNS, masih belum menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan.
Kondisi ini seharusnya menjadi bahan refleksi bagi para pengambil kebijakan agar lebih peka terhadap kebutuhan utama masyarakat. Pendidikan bukanlah beban, melainkan dasar penting bagi kemajuan bangsa di masa depan. Meningkatkan kesejahteraan guru honorer bukan hanya soal keadilan, tetapi juga langkah penting untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara keseluruhan. Jika tidak segera dilakukan perbaikan, berbagai program pembangunan berisiko tidak memberikan hasil yang maksimal.
Oleh karena itu, isu mengenai pengadaan motor listrik MBG seharusnya tidak berhenti pada perdebatan saja, tetapi menjadi kesempatan untuk meninjau kembali arah kebijakan pembangunan. Pemerintah perlu benar-benar menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama, tidak hanya dalam rencana, tetapi juga dalam penggunaan anggaran. Pada akhirnya, kemajuan bangsa tidak ditentukan oleh teknologi semata, melainkan oleh kualitas sumber daya manusia yang dibentuk melalui pendidikan yang adil dan layak.
