Membangun sebuah peradaban besar sering kali diibaratkan seperti membangun sebuah rumah “jika fondasinya rapuh, semegah apa pun atapnya, rumah itu akan runtuh saat badai datang”. Di Indonesia, kita sedang menyaksikan upaya pemerintah membangun “atap” yang sangat mewah melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), namun di saat yang sama, kita seolah menutup mata terhadap “fondasi” pendidikan yang sedang melapuk akibat pengabaian kesejahteraan guru.
Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program inisiatif unggulan pemerintah yang dirancang untuk menyediakan asupan nutrisi harian bagi jutaan anak sekolah di seluruh Indonesia secara “cuma-cuma”. Tujuan utamanya untuk menekan angka stunting, meningkatkan konsentrasi belajar siswa, dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia sejak dini.
Melihat perkembangan program MBG belakangan ini, ada rasa cemas yang sulit disembunyikan. Bagi penulis, program ini terasa seperti sebuah rencana besar yang kehilangan arah dan tidak akan membuahkan hasil dalam jangka panjang jika hanya berfokus pada urusan ”perut” semata. Membangun kualitas bangsa bukan hanya soal memberi makan saja, tetapi tentang bagaimana memperbaiki sistem pendidikan dari akarnya.
Jika pemerintah hanya peduli pada asupan nutrisi namun mengabaikan kualitas dan kesejahteraan pengajar di sekolah, bagi penulis, kita sebenarnya sedang membuang-buang uang negara tanpa jaminan masa depan yang benar-benar cerah bagi anak-anak Indonesia.
Keresahan ini semakin menjadi-jadi saat kita membedah data anggaran pendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terasa sangat tidak masuk akal. Bagi penulis, sangat sulit untuk memahami logika pemerintah ketika Badan Gizi Nasional (BGN) mengalokasikan dana sebesar Rp6,9 miliar hanya untuk pengadaan kaos kaki petugas lapangan, yang harganya mencapai Rp100.000 per pasang. Angka ini bukan sekadar nominal, melainkan simbol dari prioritas yang melenceng.
Bukan hanya soal kaos kaki, ada juga anggaran fantastis sebesar Rp1,2 triliun untuk pengadaan 21.801 unit motor listrik, dengan estimasi harga sekitar Rp42-50 juta per unit. Belum lagi pengayaan teknologi berupa tablet seharga Rp17,9 juta per unit dan pengadaan komputer senilai Rp3,1 triliun. Bagi penulis, deretan angka ini adalah bukti pemborosan nyata anggaran pendukungnya justru terlihat lebih “bergizi” dan mewah daripada nilai makanan yang sampai ke piring para siswa itu sendiri.
Ketimpangan anggaran ini terasa seperti tamparan keras saat kita bandingkan dengan nasib para pahlawan tanpa tanda jasa. Berdasarkan survei IDEAS 2024 dan Dompet Dhuafa pada 2025, kenyataan yang ada sangatlah pahit: 74% guru honorer kita hanya memiliki penghasilan di bawah Rp2 juta per bulan. Bahkan, lebih dari 46% dari mereka menerima gaji maksimal Rp1 juta, dan yang paling menyedihkan, ada 20,5% guru yang harus bertahan hidup dengan upah kurang dari Rp500.000 per bulan.
Bagi penulis, situasi ini adalah sebuah hal yang menyakitkan. Bagaimana mungkin negara sanggup membelikan kaos kaki mahal dan motor listrik terbaru untuk petugas program baru, sementara jutaan guru honorer yang menjadi tiang untuk masa depan bangsa harus hidup di bawah garis kemiskinan?. Guru adalah penggerak utama perubahan, namun negara justru memperlakukan mereka sebagai instrumen kelas dua yang kesejahteraannya bisa ditunda demi pengadaan barang-barang mewah birokrasi.
Puncak dari ironi ini terlihat jelas dalam kisah Pak Agustinus Nitbani, seorang guru honorer di pedalaman Kupang, NTT. Setelah 23 tahun mengabdi, Pak Agustinus kini hanya menerima gaji sebesar Rp223.000 per bulan karena adanya kebijakan “efisiensi” anggaran. Bagi penulis, ini benar-benar tidak adil. Bayangkan, harga satu unit motor listrik operasional MBG (Rp42 juta) itu setara dengan akumulasi gaji Pak Agustinus selama lebih dari 15 tahun. Setiap hari, beliau harus berjuang menumpang truk yang lewat demi bisa mengajar, sementara saat ini, negara sibuk membagikan fasilitas mewah untuk birokrasi program baru.
Negara yang besar adalah negara yang mampu menempatkan manusia sebagai pusat dari setiap kebijakannya. Program Makan Bergizi Gratis memang memiliki intensi baik untuk kesehatan fisik siswa, namun kesehatan fisik tanpa kualitas pendidikan yang baik hanya akan menghasilkan generasi yang “sehat secara jasmani tetapi rapuh secara intelektual”.
Melalui tulisan ini, sudah saatnya pemerintah berhenti bermain-main dengan skala prioritas. Memberi makan siswa memang penting untuk pertumbuhan mereka, tetapi jangan sampai kita melupakan bahwa saat ini masih ada 273 ribu guru honorer yang martabatnya sedang dipertaruhkan setiap hari. Pemerintah tidak boleh bersembunyi di balik kata “efisiensi” saat memotong gaji guru, sementara di saat yang sama mereka menghamburkan triliunan rupiah untuk pengadaan fasilitas penunjang yang sifatnya tidak terlalu penting.
Kita harus menyadari bahwa pendidikan yang hebat tidak akan pernah lahir dari kaos kaki mahal, tablet premium, atau motor listrik pejabat. Kualitas pendidikan yang sesungguhnya lahir dari kesejahteraan dan ketenangan pikiran para guru seperti Pak Agustinus. Ketika seorang guru tidak perlu lagi memikirkan dari mana mereka akan mendapatkan uang untuk makan esok hari, di sanalah mereka bisa mencurahkan seluruh kreativitas dan kasih sayangnya untuk mendidik anak-anak kita.
Jangan sampai kita berakhir pada sebuah tragedi nasional, di mana piring makan siswa penuh dengan gizi, tetapi masa depan mereka kosong karena guru-gurunya telah kehilangan semangat akibat tidak dihargai oleh negaranya sendiri. Gizi memang memberi tenaga untuk belajar, tapi guru yang sejahteralah yang memberikan alasan mengapa mereka harus belajar. Karena pada akhirnya, peradaban tidak dibangun oleh orang-orang yang kenyang perutnya tetapi lapar ilmunya, melainkan oleh mereka yang dipelihara jasmaninya dan dimuliakan martabatnya sebagai guru.
